Pekalongan, Lampung Timur – Pada Selasa, 21 Januari 2025, Pemerintah Desa Pekalongan mengadakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) di Balai Desa Pekalongan. Agenda utama dalam MUSDESUS ini adalah penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Pekalongan beserta perangkat desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), perwakilan tokoh masyarakat, serta warga Desa Pekalongan.

Dalam musyawarah, Kepala Desa Pekalongan menyampaikan pentingnya proses penetapan jumlah KPM BLT-DD dilakukan secara transparan dan akuntabel. "BLT-DD ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat miskin yang terdampak kondisi ekonomi, sehingga penetapannya harus tepat sasaran dan berdasarkan data valid," ujar beliau dalam sambutannya.

Proses diskusi berjalan secara partisipatif, di mana setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, peserta musyawarah menyepakati jumlah KPM yang akan menerima BLT-DD untuk tahun 2025. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, seperti kondisi ekonomi keluarga dan status kesejahteraan sosial.

Ketua BPD Desa Pekalongan mengapresiasi kerja sama semua pihak dalam proses ini. "Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Musyawarah diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai dokumen resmi hasil MUSDESUS. Diharapkan, dengan adanya BLT-DD ini, kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu di Desa Pekalongan dapat terbantu, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

MUSDESUS ini menunjukkan komitmen Desa Pekalongan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.(Red_PemdesPekalongan)